Globaltoday.id, Lumajang — Terhentinya penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh SPPG Tempeh selama dua hari berturut-turut memicu tekanan publik yang kian menguat. Wali murid, tokoh masyarakat, hingga pemerhati kebijakan sosial mendesak Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk tidak tinggal diam.
Program yang menyasar sekitar 3.000- an anak sekolah itu dinilai menyangkut hak dasar anak atas gizi, sehingga tidak semestinya tersendat hanya karena persoalan administratif pencairan anggaran.
Sejumlah wali murid menyampaikan keluhan langsung ke sekolah dan pemerintah desa setempat. Mereka berharap Pemkab Lumajang segera berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar kejadian serupa tidak terulang.
“Ini bukan proyek biasa, ini soal perut anak-anak. Pemerintah daerah harus ikut bertanggung jawab, jangan hanya menyerahkan semuanya ke pusat,” ujar salah satu tokoh masyarakat Tempeh.
Pemda Didorong Ambil Peran Aktif
Tekanan juga datang dari kalangan LSM, Ketua LP-KPK menilai pemda memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan pengawas, meski MBG merupakan program nasional.
Menurut Dodik, Pemkab dapat:
* melakukan pendampingan sementara,
* memfasilitasi komunikasi darurat dengan BGN,
* hingga memastikan ada mekanisme mitigasi saat dana pusat terlambat.
“Kalau setiap keterlambatan anggaran berujung penghentian layanan, maka desain kebijakan MBG patut dipertanyakan. Pemda seharusnya menyiapkan skema antisipasi,” ujar Dodik.
Desakan Transparansi dan SOP Darurat
Publik juga menyoroti tidak adanya SOP darurat ketika anggaran MBG tersendat. Hal ini dinilai berpotensi menciptakan ketimpangan layanan antarwilayah.
“Hari ini Tempeh, besok bisa kecamatan lain. Kalau tidak ada SOP yang jelas, ini bisa jadi bom waktu,” kata aktivis pendidikan setempat.
Masyarakat mendesak agar:
* BGN membuka informasi terbuka soal mekanisme pencairan dana,
* Pemda mengawal keberlanjutan layanan MBG di daerah,
* dan SPPG memiliki cadangan operasional minimal demi menjaga kontinuitas program.
Menunggu Sikap Resmi Pemerintah Daerah
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemkab Lumajang terkait langkah konkret menyikapi terhentinya MBG di Tempeh. Publik kini menunggu apakah pemerintah daerah akan aktif membela kepentingan penerima manfaat, atau sekadar menjadi penonton dalam persoalan yang menyentuh kebutuhan dasar anak.
Sementara itu, harapan besar masih disematkan agar penyaluran MBG kembali normal pada Rabu (4/2/2026), sebagaimana disampaikan pihak sekolah. Namun bagi banyak wali murid, kejadian ini menjadi alarm keras bahwa keberlanjutan program MBG tidak cukup hanya dengan slogan, tetapi membutuhkan manajemen krisis, kejelasan peran, dan keberpihakan nyata kepada anak-anak. ( bersambung……….episode 4 )
