JAKARTA – Polemik mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghangat setelah pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang menegaskan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah. Pernyataan itu memicu beragam respons, mulai dari kritik kalangan mahasiswa hingga sorotan dari sejumlah tokoh di lingkungan Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS).
Dalam sejumlah pemberitaan, Hashim menyampaikan kesiapan untuk berdialog secara langsung dengan pihak-pihak yang mengkritisi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat yang menilai pelaksanaan program perlu dikaji secara lebih terbuka, khususnya terkait efektivitas dan pengelolaan anggarannya.
Di sejumlah daerah, aksi penyampaian aspirasi mahasiswa kembali berlangsung dengan membawa berbagai tuntutan. Selain menyoroti pelaksanaan MBG, peserta aksi juga mempertanyakan besaran anggaran program yang mencapai sekitar Rp335 triliun serta meminta pemerintah memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Di sisi lain, dinamika juga muncul di internal FORMAS, organisasi yang selama ini dikenal turut mendukung berbagai program strategis pemerintah.
Salah satu tokoh Koalisi FORMAS, KH. Maksum Hidayatullah, menilai pernyataan Hashim seharusnya menjadi bahan evaluasi. Menurutnya, ruang dialog dengan masyarakat perlu lebih diutamakan agar tidak memunculkan kesan pemerintah menutup diri terhadap kritik.
Pandangan senada disampaikan Ferry Sibarani, fungsionaris FORMAS. Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan komunikasi yang menyejukkan demi menjaga stabilitas sosial dan politik.
Sementara itu, mantan pengurus FORMAS yang kini menjabat Wakil Direktur CAJ PWI Pusat, Yono Hartono, juga menyampaikan kritik terhadap gaya komunikasi Hashim. Menurut Yono, pemerintah perlu lebih mengedepankan pendekatan yang mampu membangun empati kepada masyarakat serta membuka ruang diskusi terhadap berbagai masukan yang berkembang.
Perbedaan pandangan tersebut memunculkan dinamika di tubuh FORMAS. Sejumlah pihak menginginkan organisasi tetap fokus mengawal kebijakan pemerintah, sementara sebagian lainnya menilai dukungan terhadap program pemerintah tetap harus disertai sikap kritis dan evaluasi yang konstruktif.
Pengamat menilai polemik mengenai Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan pentingnya komunikasi publik yang efektif dalam menjalankan kebijakan berskala nasional. Di tengah besarnya anggaran yang dialokasikan dan tingginya perhatian publik, pemerintah dinilai perlu membangun ruang dialog yang terbuka agar berbagai aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara proporsional.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari Hashim Djojohadikusumo maupun pengurus pusat FORMAS terkait berbagai kritik yang berkembang. Media ini membuka ruang hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
