Globaltoday.id, Lumajang — Pengumuman hasil akhir seleksi administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang kembali memunculkan sorotan publik terhadap konsistensi penerapan merit system dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Melalui pengumuman Nomor: 07/PANSEL/JPT/I/2026 tertanggal 7 Januari 2026, Panitia Seleksi menyatakan enam ASN lolos seleksi administrasi pasca perpanjangan dan berhak mengikuti tahapan seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural.
Namun, komposisi peserta yang lolos—yang berasal dari lintas organisasi perangkat daerah (OPD)—memunculkan pertanyaan kritis mengenai kesesuaian rekam jejak, kompetensi teknis, dan pengalaman substantif di bidang pendidikan sebagai dasar utama pengisian jabatan strategis sektor pendidikan.
Merit System di Titik Uji
Pengisian jabatan Kepala Dindikbud dinilai bukan sekadar soal kelengkapan administrasi, tetapi menyangkut arah kebijakan pendidikan daerah, kualitas sumber daya manusia, serta keberlanjutan reformasi birokrasi.
Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah Dan Keadilan ( LP-KPK ) Kabupaten Lumajang, Dodik Supriyatno menilai, seleksi terbuka JPT seharusnya menjadi instrumen penguatan merit system, bukan sekadar prosedur formal. “Jika seleksi hanya bertumpu pada syarat administratif dan asesmen generik, maka esensi merit system berisiko tereduksi,” ujarnya.
Dalam konteks ini, merit system menuntut lebih dari sekadar kepangkatan dan jabatan struktural, melainkan kompetensi teknis sektoral, rekam jejak kepemimpinan, serta pemahaman mendalam atas isu strategis pendidikan.
Perpanjangan Pendaftaran Jadi Catatan
Fakta adanya perpanjangan waktu pendaftaran dalam seleksi ini juga menjadi catatan tersendiri. Di satu sisi, kebijakan tersebut dapat dimaknai sebagai upaya membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Namun di sisi lain, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai perencanaan kebutuhan jabatan dan ketersediaan talenta internal di sektor pendidikan.
Jika jabatan strategis pendidikan justru minim peminat dari internal dinas teknis, hal ini dinilai sebagai sinyal adanya problem struktural dalam pembinaan karier ASN.
Tahap Kompetensi Jadi Penentu Kredibilitas
Tahapan seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural yang akan diikuti peserta selanjutnya dinilai sebagai penentu kredibilitas proses seleksi. Publik berharap asesmen dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis kebutuhan riil sektor pendidikan, bukan sekadar pemenuhan prosedur normatif.
Panitia Seleksi menyatakan seluruh proses dilakukan sesuai ketentuan dan prinsip akuntabilitas. Namun demikian, publik menaruh harapan besar agar hasil akhir seleksi benar-benar mencerminkan roh reformasi birokrasi dan meritokrasi ASN, bukan kompromi kepentingan kebijakan jangka pendek.
