Globaltoday.id, Lumajang – Krisis air yang melanda lahan pertanian di Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, terus menjadi persoalan serius. Dalam kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Ustadz Khusnul Khuluk dari Fraksi PKS, keluhan petani soal sulitnya mendapatkan air untuk sawah kembali mencuat ke permukaan ( 2/7 ).
Petani menyampaikan bahwa sejak Dam Klerek di Desa Gesang dan Dam Kedung Cangkring di Desa Jatisari jebol akibat terjangan lahar dingin Semeru empat tahun lalu, hingga kini belum ada perbaikan permanen. Akibatnya, lebih dari 2.000 hektar sawah di tujuh desa di Kecamatan Tempeh mengalami kesulitan pengairan padahal Kabupaten Lumajang di tahun 2024 mencanangkan target 178 ribu ribu ton beras , menempati peringkat ke 11 Jawa Timur dan di tahun 2025 sudah pasti targetnya harus lebih.
“Sudah tiga kali kami swadaya bersama para kepala desa untuk membangun dam sementara. Tapi karena tidak permanen, selalu jebol lagi. Sawah-sawah kami semakin sulit ditanami,” ujar salah satu petani dalam dialog reses.
Pemerintah desa melalui para kepala desa menyebutkan bahwa usulan perbaikan dam sudah diajukan setiap tahun ke Pemkab Lumajang. Namun, pihak Dinas PU-PR Kabupaten Lumajang hanya menyampaikan bahwa perbaikan infrastruktur di aliran sungai Mujur merupakan kewenangan UPT Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur.
“Kami dari kabupaten hanya bisa mengusulkan. Kewenangan teknis dan anggaran ada di provinsi,” begitu jawaban yang disampaikan dinas PU-PR kepada para kades.
Menanggapi hal itu, Ustadz Khusnul Khuluk, yang juga duduk di Komisi B DPRD Jatim—membidangi perekonomian dan pertanian—berjanji akan memfasilitasi langsung ke Pemprov Jatim agar persoalan ini segera ditangani.
“Silakan buat surat audiensi resmi dari petani, Gapoktan, dan pemerintah desa. Nanti saya kawal langsung ke DPRD Provinsi,” ujar Ustadz Khusnul.
Ia juga menegaskan pentingnya publikasi dan dorongan bersama agar pemerintah lebih peduli.
“Sekarang zamannya begitu, kalau tidak ramai tidak diperhatikan. No viral, no justice! Maka harus kita dorong bersama agar masalah ini didengar sampai ke tingkat provinsi, dan Gubernur ” tegasnya di hadapan peserta reses.
Usai kegiatan reses, perwakilan petani Tempeh yang diwakili oleh Dodik menyatakan bahwa pihaknya segera akan berembug bersama para kepala desa dan Gapoktan untuk menyusun surat permohonan audiensi ke DPRD Provinsi Jawa Timur.
“Kami tak bisa menunggu lebih lama. Air adalah nyawa bagi pertanian kami. Kalau sawah tidak bisa ditanami, habis kami,” ungkap Dodik.
Dengan adanya komitmen dari wakil rakyat dan gerakan bersama masyarakat, diharapkan Pemprov Jawa Timur segera turun tangan menangani krisis irigasi yang telah bertahun-tahun dibiarkan, apalagi Presiden Prabowo memprioritaskan program pertanian khususnya ketahanan pangan nasional dalam masa kepemimpinannya. ( Dodik )
