Globaltoday.id, Lumajang, 22 Mei 2025 — Indonesia tengah menghadapi situasi darurat lapangan pekerjaan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Februari 2025 jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 153,0 juta orang. Dari angka tersebut, sebanyak 145,77 juta orang telah bekerja, sementara 7,28 juta orang lainnya masih menganggur.
Angka pengangguran ini mengalami peningkatan sebanyak 1,11% atau setara 83 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selain itu, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) juga menjadi faktor pendorong naiknya tingkat pengangguran. Hingga April 2025, tercatat 24 ribu orang terkena PHK, atau sekitar sepertiga dari total PHK tahun 2024.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat bahwa pengangguran terbanyak berdasarkan jenjang pendidikan justru disumbang oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 8%, disusul oleh lulusan SMA sebesar 6,35%, dan lulusan D4/S1/S2/S3 sebesar 6,23%.
Menyikapi kondisi ini, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker, Prof. Sanusi Anwar, mengatakan bahwa pemerintah telah menginisiasi pendirian Lembaga Pusat Pasar Kerja sebagai salah satu langkah strategis.
“Lembaga ini akan fokus pada program pelatihan vokasi bagi para fresh graduate, dengan kompetensi yang disesuaikan langsung dengan kebutuhan dunia kerja. Kita harus siapkan generasi muda untuk siap kerja, bukan hanya siap lulus,” tegas Sanusi dalam pernyataan resminya ditengah tengah acara Job Fair Kemnaker ( 22/5/2025 ).
Di tengah tekanan ini, pencari kerja pun mengaku menghadapi persaingan yang semakin ketat. Yuni, seorang lulusan SMA yang ditemui di kantor Disnaker Kabupaten Lumajang, mengungkapkan kegelisahannya.
“Sekarang ini lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Rata-rata lowongan lebih mengutamakan lulusan S1. Selain itu, kami yang baru lulus juga harus bersaing dengan orang-orang yang kena PHK, yang jelas-jelas punya pengalaman. Sementara kami, belum ada pengalaman sama sekali. Itulah masalah kami sebagai lulusan SMA,” keluhnya.
Kondisi ini menjadi peringatan bagi semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk segera memperkuat sinergi dalam menyediakan lapangan kerja, memperluas pelatihan vokasi, serta menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. ( Dodik )
