Globaltoday.id, Pamekasan, Madura – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Pamekasan, Madura Jawa Timur, mendesak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) setempat memberikan klarifikasi atas dugaan proyek fiktif pipanisasi tahun 2024. Tuntutan ini disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di kantor DKPP Pamekasan, Selasa (29/4/2025), dan diikuti puluhan aktivis.
Bupati DPD LIRA Pamekasan, Slamet Riyadi, mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari proyek pipanisasi di 23 titik oleh oknum pejabat DKPP pada Oktober 2024. Namun, ia diminta menyetor uang sebesar Rp 20 juta kepada Nolo Garjito, mantan Plt Kepala DKPP yang kini telah pensiun, sebagai syarat mendapatkan proyek tersebut.
“Uang sudah saya serahkan dengan harapan diberi pekerjaan, tapi hingga kini proyek itu tak pernah terealisasi,” kata Slamet, Rabu (30/4/2025).
Kecurigaan terhadap proyek fiktif menguat setelah Slamet menelusuri informasi ke DKPP Provinsi Jawa Timur. Ia menemukan bahwa program pipanisasi memang ada, namun Kabupaten Pamekasan tidak termasuk dalam wilayah penerima manfaat.
Slamet juga menyebut telah beberapa kali meminta klarifikasi dari pejabat DKPP, namun hanya dijanjikan tanpa kejelasan. Karena itu, LIRA menuntut agar kasus ini diusut secara hukum.
“Kami minta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan proyek ini dan menindak tegas para oknum yang terlibat,” tegasnya.
Ironisnya, saat aksi berlangsung, tak satu pun perwakilan DKPP keluar menemui massa aksi. Akibatnya, tidak ada komentar resmi dari pihak DKPP terkait tudingan yang dilayangkan LIRA.
LIRA menilai sikap diam DKPP semakin menambah kecurigaan dan menunjukkan kurangnya tanggung jawab terhadap transparansi anggaran publik. ( Ree )
