Globaltoday.id, Lumajang – Kegelisahan menyelimuti perangkat desa di Kabupaten Lumajang menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Hingga akhir Februari, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahap awal belum juga cair. Akibatnya, perangkat desa terancam tidak menerima penghasilan tetap (siltap) selama dua bulan, yakni Januari dan Februari.
Sejumlah kepala desa mulai menyuarakan kekhawatirannya. Saat awak media berkunjung ke salah satu Desa, Kamis, 26/2/2026, kepala desa setempat mengaku resah karena ADD belum juga masuk ke rekening desa.
“Kasihan perangkat desa. Sudah dua bulan belum gajian, sementara ini mendekati Lebaran, kebutuhan keluarga pasti meningkat,” keluhnya.
Menindaklanjuti curhatan tersebut, awak media Globaltoday mencoba melakukan konfirmasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Lumajang. Saat dihubungi, Kepala DPMDes tidak dapat memberikan keterangan karena sambungan telepon dalam kondisi sibuk.
Namun, ketika menghubungi Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa (Kabid Pemdes) Ricky Dharma Putra, S.STP, sambungan telepon tersambung dan memberikan klarifikasi resmi terkait belum cairnya dana tersebut.
Ricky meluruskan bahwa keterlambatan pencairan bukan disebabkan karena ada dua desa yang terlambat menyetorkan laporan.
Tetapi karena Peraturan Bupati (Perbup) tentang pedoman APBDes masih berada di Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Dalam pengajuan siltap ke BPKAD memang harus dilampiri dengan Perbup APBDes,” jelasnya.
Ia menambahkan, hingga Rabu kemarin, sebanyak 196 desa sudah diajukan ke BPKAD untuk proses pencairan siltap. Sementara dua desa yang belum, yakni Desa Ranuyoso dan Desa Tamanayu, karena berkasnya belum masuk ke DPMDes saat pengajuan dilakukan.
“Tapi hari ini Kamis ( 26/2/2026 ) kami panggil dua desa tersebut untuk didampingi DPMDes, apakah ada hambatan dalam pengajuan siltapnya,” tegas Ricky.
Pihaknya juga memastikan bahwa DPMDes terus berupaya mempercepat proses administrasi agar pencairan bisa segera terealisasi.
“Insya Allah minggu depan sudah cair paling lambat,” ujarnya optimistis.
Meski demikian, para perangkat desa tetap berharap proses birokrasi dapat dipercepat mengingat momen Lebaran yang semakin dekat. Keterlambatan dua bulan penghasilan tentu sangat berdampak pada kebutuhan rumah tangga mereka.
Hingga berita ini diturunkan, para kepala desa dan perangkat masih menunggu kepastian pencairan sembari berharap janji realisasi minggu depan benar-benar terealisasi.
