Globaltoday.id, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menjadi fokus perhatian publik seiring pelaksanaannya yang masif di berbagai daerah. Meski memiliki tujuan mulia — memastikan kebutuhan gizi anak dan kelompok rentan terpenuhi — praktik operasional di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dievaluasi secara serius.
Pedoman resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) mencakup standar organisasi, pembagian tugas hingga tingkat paling rinci dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap unit ditargetkan memiliki struktur lengkap dengan 50 orang tenaga kerja yang mencakup fungsi produksi, pengawasan mutu, akuntansi, distribusi, kebersihan, hingga pencucian alat makan — sistem yang dirancang untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan.
Namun, sejumlah pengamat kebijakan dan pelaku lokal menilai bahwa penerapan struktur ini belum sepenuhnya terealisasi secara merata di lapangan.
Optimalisasi Struktur SPPG & Tantangan SDM
Dalam struktur operasional yang ditetapkan, kebutuhan tenaga kerja begitu besar. Ketua SPPG bertanggung jawab memimpin tim yang terdiri dari ahli gizi, akuntan pengadaan bahan, pengawas distribusi, serta staf produksi dan packaging yang bekerja mulai dini hari. Proses kerja ini disusun bertahap — mulai persiapan bahan pangan pukul 02.00 WIB hingga distribusi makanan ke sekolah pada pagi hari.
Namun, di beberapa daerah, kesiapan sumber daya manusia (SDM) masih menjadi kendala. Ketersediaan ahli gizi profesional dan tenaga administrasi yang kompeten dinilai belum merata, terutama di wilayah terpencil. Hal ini memicu kekhawatiran bahwa standar operasional yang ambisius justru membebani daerah yang sumber dayanya terbatas.
“Standar bagus, tetapi apabila tidak seimbang dengan kapasitas SDM di daerah, maka pelaksanaannya akan terhambat,” kata seorang pengamat kebijakan publik yang meminta namanya tak dipublikasikan.
Peluang Serapan Tenaga Kerja Lokal: Masih Belum Optimal
Salah satu janji besar program MBG adalah potensi penciptaan lapangan kerja — terutama menyerap tenaga kerja lokal di sektor produksi pangan, pengemasan, distribusi dan kebersihan. Namun data awal di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua unit SPPG memaksimalkan peluang ini.
Di beberapa wilayah, tenaga kerja tercatat berasal dari pool pusat atau kontraktor mitra penyedia jasa, sementara pencapaian serapan tenaga lokal di posisi inti produksi atau pengawasan masih rendah.
“Di desa kami, banyak ibu-ibu siap kerja, tetapi hanya sebagian kecil yang dilibatkan dalam operasional harian,” ungkap seorang warga di daerah yang menjadi lokasi pilot project MBG.
Evaluasi Mutu, Distribusi, dan Pemerataan Sektor UMKM
Struktur operasional yang kompleks seharusnya juga bisa menciptakan sinergi dengan sektor UMKM pangan lokal, terutama dalam penyediaan bahan baku atau pangan olahan lokal. Namun, masih banyak laporan bahwa pasokan bahan pangan MBG justru didominasi oleh jaringan besar yang terkadang melewatkan pelaku usaha mikro di tingkat desa.
Di sisi lain, BGN mewajibkan mekanisme quality control yang ketat: mulai pemeriksaan bahan baku, pencatatan produksi, hingga evaluasi keamanan pangan setiap hari. Ini menuntut peran pengawas mutu yang kuat dan sistem pencatatan yang akurat — faktor yang belum sepenuhnya siap di semua SPPG.
Keseimbangan Antara Standar dan Kearifan Lokal
Pakar gizi dan kebijakan menyarankan agar model operasional MBG memperhatikan kapasitas daerah dan kearifan lokal. Integrasi pelatihan tenaga kerja, sertifikasi sanitasi, serta pemberdayaan UMKM menjadi kunci agar program tidak hanya memberi makanan bergizi, tetapi juga memicu pembangunan ekonomi lokal.
“MBG sejatinya harus menjadi jembatan antara kebijakan pusat dan pemberdayaan komunitas lokal,” ujar seorang akademisi bidang kesehatan masyarakat.
Arah Kebijakan ke Depan
Evaluasi menyeluruh terhadap struktur operasional SPPG diharapkan bisa dijadikan masukan bagi BGN dan pemangku kebijakan. Tinjauan ulang terhadap pembagian tugas, standarisasi SDM, serta strategi pelibatan tenaga kerja lokal dianggap penting untuk memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan — tanpa meninggalkan beban administratif yang memberatkan daerah.
Dengan sistem evaluasi berbasis data lapangan, MBG tidak hanya dapat memenuhi target gizi, tetapi juga memperkuat daya dukung ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan membangun kapasitas komunitas secara nyata.
