Globaltoday.id, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai langkah besar negara dalam membangun generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045. Di atas kertas, program ini terlihat begitu mulia. Angkanya rapi, statistiknya meyakinkan: puluhan juta anak menerima makanan bergizi, ribuan dapur didirikan, dan triliunan rupiah anggaran berputar di berbagai daerah.
Namun di balik meja statistik, muncul cerita lain yang tak selalu terdengar.
Di sejumlah daerah, warga dan bahkan kepala desa mengaku tidak diajak berdialog ketika dapur MBG berdiri di tengah permukiman. Keputusan datang dari atas, sementara masyarakat hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri.
Para relawan yang terlibat di dapur-dapur MBG disebut bekerja belasan jam setiap hari. Sebagian dari mereka mengaku tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, tidak mendapatkan pelatihan memadai, serta tanpa kepastian jaminan perlindungan kerja.
Di sisi lain, pelibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal yang sebelumnya dijanjikan sebagai bagian dari ekosistem program, dinilai belum merata. Sejumlah pelaku UMKM mengaku hanya “menonton dari pinggir”, kalah bersaing dengan vendor besar dan jejaring yang dinilai memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Pasar Tradisional Terdampak
Efek domino juga dirasakan pasar tradisional. Ketika negara masuk sebagai pembeli besar bahan pangan dalam jumlah masif, pasokan di tingkat lokal disebut ikut terpengaruh. Harga beberapa komoditas naik, sementara pedagang kecil merasa tercekik.
“Biasanya sekolah beli ke kami. Sekarang langsung dari dapur program,” keluh seorang pedagang sayur di daerah Jawa Timur.
Kehadiran negara yang seharusnya menjadi penguat kelompok lemah, dalam praktiknya di lapangan justru dipersepsikan sebagai pemain besar yang mengubah keseimbangan pasar.
Program ini tak sekadar memberi makan anak-anak. Ia mengubah ekosistem. Kantin sekolah kehilangan pembeli. Warung-warung kecil di sekitar sekolah sepi. Pedagang yang biasa mangkal di gerbang sekolah terpaksa mengurangi dagangan. Bahkan koperasi sekolah di sejumlah tempat mengaku tidak dilibatkan dalam rantai distribusi.
Transparansi dan Akuntabilitas Dipertanyakan
Isu lain yang mengemuka adalah mekanisme perekrutan tenaga kerja di dapur MBG. Di beberapa wilayah, tenaga kerja lokal disebut dipilih bukan melalui proses terbuka, melainkan berdasarkan kedekatan.
Tak sedikit pula dapur yang dikelola oleh yayasan yang disebut memiliki afiliasi dengan partai politik, aparat, atau lingkar kekuasaan tertentu. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: apakah program ini murni program gizi, ataukah turut menjadi proyek distribusi ekonomi dan loyalitas politik?
Pemerintah sendiri berulang kali menegaskan bahwa MBG bertujuan memperbaiki status gizi anak, menekan angka stunting, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Secara makro, tujuan tersebut sulit dibantah.
Namun, jika tujuan besar adalah Indonesia Emas 2045, maka fondasinya harus dibangun di atas prinsip keadilan sosial dan tata kelola yang transparan. Gizi anak memang penting, tetapi keberlanjutan ekonomi rakyat kecil juga tak kalah krusial.
Negara yang hadir untuk memberi makan generasi muda seharusnya tidak sekaligus mematikan ruang hidup pasar rakyat. Sebab generasi yang tumbuh kenyang tetapi lahir dari ekosistem yang timpang dan tidak adil, bukanlah fondasi kokoh bagi masa depan bangsa.
Program sebesar MBG membutuhkan evaluasi terbuka, pelibatan masyarakat, perlindungan tenaga kerja, serta keberpihakan nyata pada UMKM dan ekonomi lokal. Tanpa itu, program yang terlihat mulia di atas kertas berisiko meninggalkan luka sosial di lapangan.
