Globaltoday.id, Lumajang — Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma (Mas Yudha), menegaskan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan aktor kunci yang memimpin harmonisasi penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda peresmian PJPK di Ruang Nararya Kirana, Senin (17/11/2025).
Mas Yudha menjelaskan bahwa tugas Bappeda bukan hanya menulis dokumen, namun menjadi pusat komando yang memastikan seluruh kebijakan lintas sektor berjalan selaras. Integrasi indikator kependudukan di berbagai dokumen perencanaan—mulai RPJMD, RKPD, Renstra, hingga Renja —menurutnya adalah syarat mutlak agar pembangunan daerah dapat berjalan sinkron.
“Jika koordinasi antarprogram berlangsung sistematis, maka pembangunan akan saling mendukung, berbasis data kependudukan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Isu Kependudukan: Kompleks, Menyeluruh, dan Butuh Kerja Terpadu
Mas Yudha juga menyoroti bahwa persoalan kependudukan bukan masalah sederhana. Ketimpangan kualitas SDM antarwilayah, persebaran penduduk yang tidak merata, hingga persoalan administrasi layanan dokumen menjadi tantangan multidimensi yang membutuhkan keterlibatan seluruh Perangkat Daerah.
Menurutnya, efektivitas penanganan persoalan ini hanya akan tercapai bila Bappeda menjalankan perannya sebagai orchestrator —penghubung antar-OPD yang menjaga konsistensi dan integrasi berbagai program.
Kemampuan Membaca Data Menentukan Arah Kebijakan
Wabup Lumajang menegaskan bahwa kemampuan Bappeda untuk menganalisis data, memetakan kebutuhan, menentukan prioritas, dan mengarahkan sumber daya adalah kunci untuk mempercepat pencapaian indikator kependudukan.
Koordinasi perencanaan yang rapi tidak hanya membuat anggaran lebih efisien, tetapi juga memastikan pembangunan kependudukan tidak berjalan tambal-sulam. Semua harus menyatu dalam arah kebijakan daerah.
Ukuran Keberhasilan PJPK Ada pada Dampaknya ke Masyarakat
Menurut Mas Yudha, implementasi PJPK 2025–2029 baru dapat disebut berhasil apabila seluruh OPD mampu bergerak satu irama: menyatukan program, mengoptimalkan sumber daya, dan menciptakan perubahan nyata bagi kualitas hidup masyarakat Lumajang.
“Dengan Bappeda sebagai dirigen pembangunan, Lumajang menegaskan diri sebagai daerah yang memiliki tata kelola pembangunan kependudukan yang progresif, terukur, dan berkelanjutan,” tutupnya.
