Gawat! Ujian Perangkat Desa Jatisari Diduga Hanya Formalitas, Warga: “Yang Jadi Sudah Ditetapkan Sejak Awal!”

Jawa Timur, Lumajang641 Dilihat

Globaltoday.id, Lumajang – 8 Juli 2025
Pelaksanaan ujian tulis untuk pengisian jabatan Kepala Dusun (Kasun) Krajan di Desa Jatisari, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang pada Senin (7/7), menuai sorotan tajam dari masyarakat. Meski secara teknis ujian berlangsung tertib, hasil akhir yang jomplang memunculkan dugaan kuat bahwa proses seleksi hanya sebatas formalitas belaka.

Ujian diikuti oleh empat peserta: Romadoni, Dwi Setyo Ahmad Dani, Priyono, dan Nofri Ramadhani. Dari 100 soal pilihan ganda yang diujikan, Romadoni memperoleh nilai fantastis, yakni 95 poin. Sementara tiga peserta lainnya hanya mendapatkan nilai 24, 27, dan 19 poin. Ketimpangan nilai yang sangat mencolok ini memicu kecurigaan warga bahwa ada skenario yang sudah disusun sebelumnya.

“Sejak awal masyarakat sudah menduga kalau yang bakal jadi itu Romadoni. Dia orang dekat kades. Ini semua kayak hanya formalitas saja untuk menggugurkan kewajiban administrasi,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Dugaan ini diperkuat dengan adanya usulan dari warga agar dilakukan pembuktian ulang terhadap peserta dengan nilai tertinggi. “Kalau memang jujur, suruh saja kerjakan ulang soal di tempat terbuka, di depan banyak orang. Kalau hasilnya tetap tinggi, ya kita hormati. Tapi kalau jatuh, berarti benar ada yang ditutup-tutupi,” ujar warga lainnya.

Salah satu pengawas dari pihak kecamatan yang hadir saat ujian bahkan mengaku bahwa tingkat kesulitan soal cukup tinggi. “Soal matematikanya saja saya belum tentu bisa ngerjakan,” katanya. Pernyataan ini turut didengar langsung oleh salah satu peserta.

Menanggapi dugaan permainan antara panitia dan kepala desa, Camat Tempeh saat dihubungi wartawan melalui pesan WhatsApp menuturkan, “Jika diduga ada permainan antara Kepala Desa dan Panitia, silakan investigasi ke Kades Jatisari.”

Kini masyarakat mendesak agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) serta Inspektorat Kabupaten Lumajang segera turun tangan. Mereka berharap ada audit menyeluruh atas proses seleksi tersebut. “Kami butuh transparansi dan keadilan. Jangan sampai perangkat desa diisi dengan cara-cara yang tidak bermartabat,” pungkas warga. ( Dodik )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *