Globaltoday.id, Lumajang –
Kasus desa yang tak kunjung memasang banner informasi APBDes 2025 kembali terjadi di wilayah Kecamatan Pasirian. Kali ini, giliran Desa Madurejo yang menjadi sorotan publik. Pada Kamis, 3 Juli 2025, awak media berkunjung ke kantor desa untuk konfirmasi terkait proyek pembangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD), namun tidak terlihat adanya papan informasi APBDes di area kantor desa.
Saat itu, Kepala Desa Madurejo, Sunasib, tidak berada di tempat. Awak media hanya bertemu dengan sekretaris desa (sekdes), David yang menyampaikan bahwa banner APBDes sebelumnya sudah rusak atau robek dan belum diganti. Padahal, menurut aturan, setelah ada revisi APBDes untuk alokasi 20% ketahanan pangan, desa wajib mencetak dan memasang ulang banner informasi sebagai bentuk keterbukaan kepada publik.
“Kalau sudah tahu robek, seharusnya segera diperbarui. Ini malah sudah lama dibiarkan, padahal kan ad anggarannya,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. Ia juga menambahkan bahwa kades Madurejo jarang berada di kantor, sehingga sulit ditemui ketika masyarakat maupun media ingin mendapatkan informasi langsung.
Menurut UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap penggunaan dana publik, termasuk Dana Desa, harus diumumkan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini menunjukkan indikasi lemahnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.
> “Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa informasi dana desa tidak diumumkan? Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena ketertutupan seperti ini,” tambah warga lainnya.
Masyarakat mendesak Camat Pasirian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Lumajang untuk segera mengecek langsung ke lapangan dan memberikan teguran tegas kepada desa-desa yang belum melaksanakan prinsip transparansi anggaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kepala Desa Madurejo terkait persoalan ini. ( Dodik )
