Globaltoday.id, Lumajang – Mei 2025 Jalan Gentengan, ruas penghubung penting antara Dusun Gentengan dan Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, kembali menjadi sorotan. Jalan yang kini rusak parah dan terbengkalai ini menjadi polemik berkepanjangan antara pemerintah desa dan warganya. Harapan untuk akses yang lebih baik berubah menjadi buah simalakama yang menyakitkan.
Kerusakan jalan bukan tanpa sebab. Selama bertahun-tahun, Jalan Gentengan menjadi jalur utama truk pengangkut pasir dari aliran lahar Semeru. Aktivitas ini diperparah pasca-erupsi Gunung Semeru beberapa tahun lalu, saat jalan Gentengan menjadi alternatif utama keluar-masuk kendaraan tambang. Beban kendaraan berat mempercepat kerusakan jalan, membuatnya tak lagi layak untuk dilalui warga biasa.
Melihat potensi ekonomi dari arus truk pasir yang tinggi, pemerintah desa Condro sempat mengambil langkah berani: menarik pungutan dari setiap truk yang melintas, antara Rp10.000 hingga Rp15.000 per kendaraan. Pada masa puncak, terutama saat pasokan pasir meningkat pasca-erupsi, pemasukan dari portal jalan Gentengan bahkan disebut-sebut mencapai Rp15 juta per hari. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pemdes untuk meminta pengelolaan jalan tersebut kepada pemkab. Lumajang sebagai aset jalan desa, bukan lagi jalan kabupaten.
Namun langkah itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Petugas portal yang tiap hari bergantian justru membuat hasil pemasukan menurun drastis. Setelah kondisi dan aktivitas kembali normal, pendapatan dari portal tidak lagi stabil, truk pasir mulai berkurang yang melewati jalan gentengan, pemasukan hanya sekitar Rp2 juta per hari — jauh dari ekspektasi awal. Kondisi ini membuat keputusan untuk menghentikan portal. Keadaan jalan pun semakin memburuk, dan janji pemdes untuk membangun jalan yang kokoh tak kunjung terealisasi.
Situasi ini menimbulkan kekecewaan warga. Terbaru, Kepala Desa Condro, Supirno, sempat mengumpulkan warga Dusun Gentengan untuk membahas rencana pembangunan portal baru. Namun upaya ini tidak berjalan mulus. Masyarakat terbelah: sebagian mendukung karena berharap pemasukan portal bisa digunakan memperbaiki jalan, namun sebagian lagi menolak keras. Kelompok warga yang kontra, dipimpin oleh tokoh masyarakat bernama Sujimun, mendesak agar status dan pengelolaan jalan dikembalikan saja ke Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Rapat koordinasi terakhir yang digelar pada 24 Juli 2024 memperlihatkan keresahan yang semakin dalam. Diikuti oleh lebih dari 50 tokoh masyarakat dan unsur pemerintah, rapat tersebut berisi tuntutan agar ada kejelasan status dan masa depan Jalan Gentengan. Namun hingga kini, hasil rapat belum juga membuahkan hasil konkret. Jalan tetap rusak, status jalan belum jelas, dan wacana pembangunan kembali portal masih menuai perdebatan.
“Warga sudah lelah dijanjikan. Janji jalan dibangun tak kunjung ditepati. Kami hanya ingin jalan ini layak dilewati dan pengelolaannya jelas,” ujar salah satu warga yang hadir dalam rapat tersebut.
Kini, Jalan Gentengan menjadi simbol dari kegagalan koordinasi antara desa dan kabupaten, serta lemahnya perencanaan tata kelola aset publik. Jalan yang semula menjadi harapan, justru menjadi beban.
Masyarakat hanya ingin satu hal: kepastian. Apakah jalan ini tetap akan dikelola desa, atau diserahkan kembali ke kabupaten. Yang pasti, warga tak bisa terus menunggu di atas jalan yang retak. ( Dodik )
