Globaltoday.id, Lumajang – Pemerintah Kabupaten Lumajang terus memperkuat disiplin pengelolaan anggaran melalui kebijakan efisiensi belanja di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan tercatatnya penghematan belanja operasional mencapai sekitar Rp1,5 miliar hingga 24 Juli 2026.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lumajang, Sunyoto, menjelaskan bahwa penghematan yang berhasil dicapai merupakan hasil dari berbagai langkah pengendalian pengeluaran rutin di lingkungan pemerintah daerah.
“Hingga 24 Juli 2026, efisiensi belanja operasional yang berhasil kita lakukan mencapai sekitarRp1.512,95 juta atau kurang lebih Rp1,5 miliar,” ujarnya di Lumajang, Senin (27/7/2026).
Menurut Sunyoto, kebijakan efisiensi diterapkan pada sejumlah komponen pengeluaran yang selama ini menjadi belanja rutin pemerintah. Di antaranya melalui penghematan penggunaan listrik dan air di perkantoran, pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas, pembatasan perjalanan dinas agar benar-benar sesuai kebutuhan, serta pengaturan belanja lembur aparatur secara lebih selektif.
Ia menegaskan, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk mengurangi kualitas pelayanan publik, melainkan memastikan setiap pengeluaran pemerintah dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai prioritas pembangunan daerah.
Data BPKAD menunjukkan realisasi belanja operasional pada berbagai komponen tersebut mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Hasil itu dinilai sebagai bukti bahwa budaya hemat mulai diterapkan secara konsisten di masing-masing perangkat daerah tanpa mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Sunyoto menambahkan, konsep efisiensi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak hanya berorientasi pada pengurangan pengeluaran, tetapi lebih menitikberatkan pada optimalisasi pemanfaatan setiap rupiah anggaran agar menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
“Efisiensi bukan sekadar menghemat anggaran, tetapi bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan nilai tambah dan tepat sasaran. Karena itu seluruh perangkat daerah terus didorong membangun budaya kerja yang produktif, efektif, dan bertanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah,” jelasnya.
Penerapan kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Melalui pengelolaan anggaran yang lebih cermat, pemerintah daerah berharap ruang fiskal yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung percepatan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat program-program prioritas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
