Globaltoday.id, Bengkulu – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum (Komhum) Universitas Bengkulu menyoroti ketidaksinkronan informasi yang beredar terkait kasus meninggalnya seorang pelajar di Kabupaten Bengkulu Utara.
Perbedaan narasi di ruang publik dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Kepemudaan (PTKP) HMI Komhum Universitas Bengkulu, Daan Damara Zulfa, mengatakan peristiwa tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai insiden biasa, terlebih terjadi di tengah pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Daan, kebijakan yang menyasar jutaan anak di seluruh Indonesia harus disertai standar kehati-hatian yang tinggi.
“Ketika kebijakan menyasar jutaan anak, standar kehati-hatian tidak boleh ditawar. Tragedi ini harus menjadi alarm keras agar setiap proses penanganannya dilakukan secara transparan dan tidak tergesa-gesa membangun kesimpulan,” ujar Daan, Sabtu.
Ia menjelaskan, kegelisahan publik tidak hanya dipicu oleh dugaan awal penyebab kejadian, tetapi juga karena munculnya berbagai informasi yang tidak sepenuhnya selaras di sejumlah pemberitaan media.
Beberapa laporan bahkan memuat kronologi yang berbeda mengenai apakah korban telah mengonsumsi makanan dari program MBG sebelum kejadian atau belum.
Perbedaan informasi tersebut menunjukkan bahwa fakta yang beredar di ruang publik masih belum sepenuhnya utuh. Selain itu, sejumlah pihak telah menyampaikan pernyataan terkait penyebab kejadian kepada publik. Namun, dalam perkembangan informasi yang beredar, komunikasi dengan pihak keluarga korban belum sepenuhnya terlihat sebagai bagian dari proses penyampaian narasi tersebut.
Menurut Daan, kondisi ini berpotensi menimbulkan jarak antara informasi yang disampaikan kepada masyarakat dengan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.
“Ketika pernyataan-pernyataan sudah lebih dahulu muncul di ruang publik sementara informasi di lapangan masih berkembang, wajar apabila masyarakat mempertanyakan sejauh mana narasi yang beredar benar-benar mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa situasi tersebut justru memperlihatkan pentingnya transparansi dalam setiap proses investigasi yang sedang berjalan.
“Ketika kronologi yang beredar tidak sepenuhnya selaras, maka keterbukaan menjadi sangat penting. Bukan untuk memperpanjang polemik, tetapi untuk memastikan publik mendapatkan gambaran yang utuh mengenai peristiwa tersebut,” ujarnya.
Dalam tulisan opininya yang dipublikasikan melalui platform Medium, Daan juga mengingatkan bahwa kebijakan publik tidak dapat dinilai hanya dari angka keberhasilan program semata.
“Yang pergi bukan angka. Yang pergi adalah seorang anak,” tulisnya.
Ia menjelaskan bahwa distribusi makanan kepada jutaan siswa merupakan kebijakan yang kompleks dan membutuhkan sistem pengawasan ketat di setiap tahap pelaksanaannya.
Menurutnya, proses distribusi makanan tidak berhenti pada tahap memasak saja, tetapi mencakup penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi sebelum makanan sampai ke tangan siswa.
“Mendistribusikan makanan ke jutaan anak bukan perkara sederhana. Ada proses memasak, penyimpanan, hingga distribusi yang panjang sebelum makanan sampai ke piring seorang anak. Di setiap tahap selalu ada risiko yang harus dikendalikan dengan pengawasan yang serius,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Komhum Universitas Bengkulu, Try Mustaqim, menilai pemerintah perlu memastikan penanganan kasus tersebut dilakukan secara terbuka agar kepercayaan publik terhadap kebijakan negara tetap terjaga.
“Kematian seorang anak tidak boleh berhenti pada klarifikasi singkat. Proses investigasi harus dilakukan secara transparan dan disampaikan secara jelas kepada publik,” kata Try.
Ia menambahkan, situasi seperti ini sering kali membuka ruang bagi berbagai pihak untuk membangun tafsirnya masing-masing terhadap suatu peristiwa. Ketika fakta belum sepenuhnya terang, ruang publik kerap dipenuhi berbagai narasi yang bergerak terlalu cepat.
Sebagian pihak berusaha meyakinkan bahwa situasi baik-baik saja, sementara pihak lain tergesa-gesa menjadikannya sebagai bukti adanya persoalan yang lebih besar.
Menurut Try, ketika peristiwa yang masih dalam tahap penyelidikan sudah ditarik ke berbagai kepentingan, yang sering kali hilang justru hal paling mendasar, yaitu kejelasan mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi kunci agar kebijakan publik dapat berjalan dengan akuntabilitas yang kuat, terutama ketika menyangkut keselamatan masyarakat.
Tragedi yang terjadi di Bengkulu Utara ini diharapkan dapat menjadi momentum refleksi bagi pemerintah untuk memperkuat sistem pengawasan serta komunikasi publik dalam pelaksanaan kebijakan yang menyasar kelompok rentan seperti anak-anak.
“Kita tentu berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Jika memang ada perbedaan informasi yang berkembang, maka tugas negara adalah menjelaskannya secara jujur dan terbuka kepada masyarakat. Apabila ada kesalahan, maka akui dan perbaiki,” tutup Daan.
