Globaltoday.id, Jakarta – Perencanaan Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun Anggaran 2026 tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan menggerakkan ekonomi lokal.
Badan Gizi Nasional (BGN) melalui pedoman resmi menegaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib menyusun perencanaan menu secara sistematis, terukur, dan berbasis standar kebutuhan gizi sesuai kelompok usia
Namun di balik itu, terdapat strategi besar yang sedang dibangun: menjadikan program MBG sebagai instrumen intervensi gizi sekaligus pengungkit ekonomi daerah.
Dalam pedoman tersebut, BGN menekankan bahwa bahan pangan yang digunakan dalam penyusunan menu diutamakan berasal dari sumber lokal. Kebijakan ini dinilai mampu menciptakan rantai pasok yang lebih pendek, menjaga kestabilan harga, serta membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani, peternak, dan pelaku usaha pangan di daerah.
Setiap menu yang disusun harus memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan sesuai kelompok sasaran, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran masing-masing SPPG. Artinya, efisiensi dan efektivitas menjadi bagian penting dalam perencanaan tanpa mengurangi kualitas gizi.
BGN juga mengatur agar perencanaan dilakukan secara terstruktur melalui lima tahapan, mulai dari identifikasi bahan pangan, penyusunan master menu mingguan, penetapan resep, hingga perhitungan kebutuhan bahan dan total anggaran. Sistem ini dirancang untuk memastikan tidak terjadi pemborosan, kekurangan pasokan, maupun ketidaksesuaian porsi.
Koordinasi antar tenaga gizi di satu wilayah juga menjadi sorotan. Penentuan bahan pangan dan siklus menu perlu diselaraskan agar tidak menimbulkan kelangkaan komoditas tertentu di pasar lokal. Dengan demikian, keberadaan program MBG justru diharapkan menstabilkan permintaan, bukan memicu lonjakan harga.
Selain aspek ekonomi, BGN menaruh perhatian besar pada keamanan pangan. Bahan baku wajib memenuhi standar sanitasi dan higiene, termasuk penggunaan bahan terfortifikasi seperti garam beryodium dan minyak kemasan. Identifikasi alergi atau intoleransi pada anak juga menjadi bagian dari perencanaan untuk menjamin keamanan konsumsi.
Tak hanya menyasar aspek fisik, program ini juga memuat misi edukatif. Penyusunan menu yang bervariasi dan berbasis aneka sumber pangan bertujuan membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini. Edukasi gizi dilakukan melalui sekolah, media sosial, serta dukungan kader Posyandu dan PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Dengan pendekatan terintegrasi ini, MBG tidak lagi sekadar program pembagian makanan, melainkan kebijakan publik yang menyentuh tiga aspek sekaligus: pemenuhan gizi, perubahan perilaku konsumsi, dan penguatan ekonomi daerah.
BGN berharap perencanaan yang matang di setiap SPPG mampu memastikan program berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
