Globaltoday.id, Lumajang — Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan tajam. Kali ini, dugaan penyimpangan anggaran mencuat dari SPPG Sunan Kalijogo, Desa Tunjung, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, setelah paket MBG kering yang dibagikan kepada penerima manfaat dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran resmi negara.
Paket MBG kering yang dibagikan pada hari Sabtu tersebut hanya berisi satu buah pisang, dua butir telur rebus, roti dan kacang, tanpa susu maupun lauk tambahan. Jika dihitung berdasarkan harga pasar, nilai paket tersebut diperkirakan hanya sekitar Rp7.500 per porsi.
Padahal, sesuai ketentuan Badan Gizi Nasional (BGN), alokasi anggaran MBG ditetapkan Rp10.000 per porsi. Selisih nilai ini memicu pertanyaan serius: ke mana sisa anggaran mengalir?
Memenuhi Angka Gizi, Gagal Menjaga Martabat Program
Secara normatif, menu tersebut memang masih dapat memenuhi unsur gizi minimal. Namun secara kualitas, kepantasan, dan filosofi program, sajian tersebut dinilai jauh dari semangat MBG sebagai intervensi negara dalam pemenuhan gizi anak.
“Program ini bukan sekadar mengejar angka kecukupan gizi di atas kertas, tapi tentang kualitas asupan dan tanggung jawab negara terhadap masa depan anak,” ujar seorang pemerhati kebijakan publik.
Minimnya variasi menu dan absennya susu sebagai salah satu komponen penting gizi anak semakin memperkuat dugaan bahwa program dijalankan sebatas formalitas, tanpa komitmen kualitas.
LP-KPK Siap Laporkan Dugaan Korupsi Menu
Ketua LP-KPK Lumajang, Dodik, menegaskan akan membawa persoalan ini ke ranah hukum. Ia menilai ada indikasi kuat praktik korupsi terselubung dalam penyediaan menu MBG kering tersebut.
“Negara menganggarkan Rp10.000 per porsi. Fakta di lapangan hanya sekitar Rp7.500. Ini bukan sekadar kekurangan menu, tapi indikasi penyimpangan anggaran yang serius,” tegas Dodik.
Menurutnya, pihaknya akan segera melaporkan dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum, Inspektorat, dan Badan Gizi Nasional, agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan MBG di SPPG tersebut.
Alarm Nasional Pengawasan Program MBG
Kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat dan daerah. Program MBG yang digadang-gadang sebagai tonggak pembangunan sumber daya manusia justru berisiko dirusak dari tingkat pelaksana, jika pengawasan lemah dan akuntabilitas diabaikan.
Publik kini menunggu langkah tegas pemerintah untuk memastikan program MBG tidak berubah menjadi ladang bancakan anggaran, sementara anak-anak hanya menerima sisa yang jauh dari nilai yang dijanjikan negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pengelola SPPG Sunan Kalijogo belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan publik dan rencana pelaporan tersebut, walaupun sudah dihubungi berkali kali.
