Globaltoday.id, Surabaya – Rapat Koordinasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) se-Jawa Timur tahun 2025 telah digelar kemarin, Selasa, 15 Juli 2025 di Graha KADIN Jatim, dengan mengusung tema:
“Peningkatan Mutu LPKS dan Perizinan Lembaga Sektor Ketenagakerjaan sebagai Implementasi Perencanaan Strategi TKDV Provinsi Jawa Timur.”
Acara ini diikuti oleh puluhan perwakilan LPKS dari berbagai kabupaten/kota, dengan tujuan memperkuat sinergi antar-lembaga pelatihan, meningkatkan kualitas SDM, serta menyamakan persepsi terkait kebijakan baru pemerintah dalam hal perizinan dan akreditasi.
Dalam paparannya, Silvy, Kasubdit Kelembagaan dan Akreditasi Disnaker Provinsi Jawa Timur, menekankan bahwa LPKS saat ini harus mulai berbenah dan mengikuti proses akreditasi lembaga secara serius, tahun ini ada sebanyak 50 lembaga yang akan di akreditasi oleh assesor dari LA-LPK.
“Akreditasi bukan hanya syarat administratif, tetapi menjadi ukuran kualitas lembaga. Tanpa akreditasi, lembaga tidak akan bisa bersaing, apalagi menjalin kerja sama dengan dunia industri dan pemerintah,” tegasnya.
Sementara itu, narasumber dari Direktorat Bina Kelembagaan dan Pelatihan Vokasi Kemnaker turut memberikan materi penting terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 yang mengatur tentang standardisasi penyelenggaraan pelatihan vokasi berbasis kompetensi.
Narasumber juga menjelaskan tata cara pendaftaran lembaga pelatihan melalui sistem OSS (Online Single Submission) yang kini menjadi syarat utama dalam proses legalitas dan perizinan lembaga.
Rakor ini menjadi ajang penting bagi LPKS untuk memahami perubahan regulasi sekaligus merumuskan langkah konkret dalam mendukung program Transformasi Ketenagakerjaan Daerah Vokasi (TKDV) yang sedang digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh LPKS mampu menyesuaikan diri dengan standar nasional, meningkatkan daya saing, dan memberikan pelatihan berkualitas sesuai kebutuhan pasar kerja saat ini. ( Dodik )
