Globaltoday.id, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi yang sering tebang pilih. Tajam ke lawan, tumpul ke kawan.
Respons negara terhadap para pencari keadilan juga sering berbeda, dikaitkan dengan posisi politik si pencari keadilan. Praktik ini merusak keadilan, etika pemerintahan dan nilai demokrasi.
“Untuk itu, kita harus menjamin penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, dilaksanakan secara adil dan tidak tebang pilih. Cegah penyalahgunaan kekuasaan, dan hentikan penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan politik,” ujar AHY pada bagian lain orasi politiknya di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/) malam.
Demokrat menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para penegak hukum yang tetap amanah, obyektif, menjunjung kebenaran dan akal sehat sehingga keadilan tetap tegak.
“Namun demikian, Demokrat berpendapat bahwa perubahan dan perbaikan dalam penegakan hukum perlu terus dilakukan di masa depan. Ingat, ketidakadilan adalah sumber utama dari semua permasalahan,” katanya.
AHY menjelaskan bahwa akhir-akhir ini telah terjadi kemunduran demokrasi secara fundamental. Demokrasi yang baik dan matang, mesti ditandai oleh dihormatinya pranata hukum, dijaminnya kebebasan berbicara, kemerdekaan pers dan dilindunginya hak-hak asasi manusia.
Demokrasi, ia menambahkan, juga ditandai dengan berlangsungnya pemilu yang bebas, jujur dan adil; dipegang teguhnya konstitusi. Serta paling penting, tercegahnya kekuasaan absolut pada diri pemimpin politik tingkat puncak.
Jika merujuk pada nilai dan pilar demokrasi, kata AHY, maka tidaklah sulit mengevaluasi sejauh mana demokrasi dijalankan dengan benar.
“Kini, rakyat takut bicara. Kalangan elite dan golongan menengah juga enggan bicara, karena khawatir bakal diserang secara membabi buta. Karena lawan politik penguasa, diidentikkan sebagai musuh negara,” ujarnya. “Netralitas dan independensi kekuasaan negara, dipertanyakan,” imbuhnya.
Ia mengungkapkan banyak yang bertanya soal cawe-cawe pemimpin negeri dalam Pemilu 2024 mendatang. Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, maka jelas nasib demokrasi dalam bahaya.
“Kami berpendapat, segala praktik berpolitik yang menyimpang dari konstitusi dan etika berdemokrasi, harus kita cegah bersama. Jangan biarkan kemunduran demokrasi semakin dalam. Jangan terulang prahara besar, seperti tahun 1965-1966 dan tahun 1998-1999 dulu,” ujarnya.
Untuk itu, kata AHY, ruang kebebasan untuk rakyat perlu segera dikembalikan, termasuk kemerdekaan pers. Termasuk jaminan terhadap hak rakyat untuk berbicara dan berpartisipasi dalam kehidupan bangsa, sesuai konstitusi.
“Hentikan represi negara terhadap rakyat. Tingkatkan kualitas demokrasi, berdasarkan nilai kebebasan, keadaban dan kemanfaatan,” mantan mayor TNI itu menandaskan.***
