Globaltoday.id, Lumajang — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir sebagai kebijakan strategis negara. Namun di lapangan, muncul pola yang terasa tidak asing: menu disederhanakan, anggaran tetap utuh, pengawasan longgar. Pola ini kerap muncul dalam berbagai program bantuan publik sebelumnya — dan kini diduga kembali terulang dalam MBG.
Temuan di SPPG Sunan Kalijogo, Desa Tuju G, Kecamatan Randuagung, menjadi pintu masuk investigasi lebih luas. Paket MBG kering yang hanya bernilai sekitar Rp7.000, padahal negara menganggarkan Rp10.000 per porsi, bukan sekadar soal selera atau variasi menu. Ini adalah soal mekanisme dan pola.
Pola 1: Menu Kering sebagai Celah Efisiensi Semu
Berdasarkan penelusuran redaksi Globaltoday, menu kering kerap dijadikan dalih untuk:
* menekan biaya produksi,
* mengurangi risiko basi,
* menyederhanakan distribusi.
Namun dalam praktiknya, menu kering juga membuka ruang abu-abu dalam pembelanjaan bahan:
* tidak ada pembanding porsi basah,
* variasi harga sulit diverifikasi,
* nilai gizi bisa “dipenuhi” tanpa kualitas.
“Menu kering itu rawan dimainkan. Secara administrasi bisa lolos, tapi secara etika dan kualitas sangat problematik,” ujar seorang sumber yang memahami mekanisme pengadaan MBG.
Pola 2: Anggaran Tetap, Kontrol Longgar
Regulasi BGN menetapkan Rp10.000 per porsi sebagai standar nasional. Namun di tingkat SPPG, pengawasan lebih banyak berbasis laporan, bukan verifikasi harga riil di pasar.
Artinya:
* laporan belanja bisa disesuaikan,
* nota bisa “dirapikan”,
* selisih sulit terdeteksi tanpa audit mendalam.
Dalam kondisi ini, selisih Rp3.000 per porsi bisa terjadi tanpa terdeteksi jika tidak ada:
* audit harga bahan baku,
* uji kewajaran menu,
* pembanding antar SPPG.
Pola 3: Skala Kecil yang Menjadi Besar
Satu porsi selisih Rp3.000 mungkin tampak kecil. Namun investigasi ini menemukan fakta matematis yang tak bisa diabaikan.
Jika:
* 1 SPPG melayani 3.000 penerima manfaat,
* selisih Rp3.000 per porsi,
* maka potensi selisih anggaran mencapai Rp9 juta per hari.
Dalam sebulan, angkanya bisa menyentuh ratusan juta rupiah.
Inilah yang disebut pengamat sebagai “korupsi volume kecil, dampak besar.”
LP-KPK: Ini Bukan Insiden, Tapi Indikasi Pola
Ketua LP-KPK Lumajang, Dodik, menilai temuan ini bukan peristiwa tunggal.
“Kalau ini hanya terjadi sekali, mungkin kesalahan teknis. Tapi jika menu kering terus dipilih dengan nilai jauh di bawah standar, itu sudah pola. Dan pola selalu mengarah pada motif,” tegasnya.
LP-KPK mendorong audit lintas SPPG, bukan hanya satu lokasi, untuk memastikan apakah selisih anggaran terjadi secara sistematis.
Di Mana Negara Saat Anak-Anak Makan?
Investigasi ini juga menyoroti absennya negara di titik paling krusial: piring anak.
BGN menetapkan standar, pemerintah daerah memfasilitasi, SPPG melaksanakan. Namun ketika kualitas menu dipertanyakan:
* siapa yang mengoreksi?
* siapa yang menegur?
* siapa yang bertanggung jawab?
Tanpa kejelasan itu, MBG berisiko menjadi program besar dengan kebocoran senyap.
Menu Kering, Pertanyaan Basah
Jika menu kering dipilih demi efisiensi, maka publik berhak tahu:
* berapa biaya riilnya,
* ke mana sisa anggaran dialokasikan,
* dan siapa yang menikmati selisih tersebut.
Tanpa transparansi, menu kering bukan solusi — melainkan celah.
