Globaltoday.id, Lumajang — Di balik setiap porsi Makan Bergizi Gratis (MBG), ada alur uang negara yang seharusnya sederhana: anggaran turun, bahan dibeli, makanan disajikan. Namun investigasi ini menemukan bahwa alur tersebut tidak selalu lurus. Justru di titik-titik tertentu, muncul ruang gelap yang rawan disalahgunakan.
Kasus menu kering di SPPG Sunan Kalijogo, Desa Tunjung, Kecamatan Randuagung**, membuka pertanyaan besar: ke mana sisa anggaran Rp10.000 per porsi itu mengalir?
Skema Resmi: Ideal di Atas Kertas
Berdasarkan pedoman Badan Gizi Nasional (BGN), alur MBG secara normatif adalah:
1. Anggaran MBG dialokasikan per porsi senilai Rp10.000.
2. Dana dikelola oleh SPPG melalui mekanisme operasional.
3. Dana digunakan untuk belanja bahan makanan sesuai standar gizi.
4. Makanan disalurkan ke penerima manfaat (anak sekolah).
Skema ini terlihat sederhana dan akuntabel. Namun investigasi menemukan bahwa pengawasan berhenti di laporan, bukan pada harga riil di lapangan.
Titik Rawan 1: Belanja Bahan Tanpa Pembanding
Dalam praktiknya, belanja bahan MBG:
* tidak selalu melalui e-katalog,
* sering dilakukan secara lokal,
* mengandalkan nota manual.
Kondisi ini membuka ruang:
* mark-up harga bahan,
* pengurangan volume,
* atau pengalihan sisa anggaran.
“Selama nota ada, laporan aman. Padahal harga pasar bisa jauh berbeda,” ujar sumber internal yang enggan disebutkan namanya.
Titik Rawan 2: Menu Kering, Bukti Tipis
Menu kering seperti pisang, telur rebus, dan kacang:
* sulit ditakar nilai wajarnya,
* tidak menyisakan sisa fisik,
* dan cepat dikonsumsi tanpa jejak.
Berbeda dengan menu basah yang:
* lebih kompleks,
* melibatkan dapur aktif,
* dan mudah diaudit dari bahan mentah.
Investigasi menemukan bahwa menu kering justru menjadi pilihan dominan, meski nilainya jauh di bawah standar anggaran.
Titik Rawan 3: Selisih yang “Menghilang”
Jika satu paket MBG hanya bernilai sekitar Rp7.000, maka terdapat selisih Rp3.000 per porsi.
Pertanyaannya:
* apakah selisih itu dikembalikan ke negara?
* disimpan untuk menu hari lain?
* atau justru berpindah ke rekening tertentu?
Hingga kini, tidak ada mekanisme transparan yang menjelaskan ke mana selisih tersebut dialokasikan.
Efek Domino: Dari Dapur ke Rekening
Dalam investigasi ini, redaksi Globaltoday mencatat potensi efek domino:
* menu disederhanakan,
* biaya ditekan,
* selisih terkumpul,
* lalu dibagi dalam skema internal yang sulit dilacak.
Skema ini tidak selalu membutuhkan aktor besar. Cukup pengelola operasional dan lemahnya pengawasan.
Inilah yang oleh pengamat disebut sebagai korupsi administratif, senyap namun sistematis.
LP-KPK: Ini Sudah Masuk Ranah Penegakan Hukum
Ketua LP-KPK Lumajang, Dodik, menegaskan bahwa fokus persoalan bukan sekadar menu.
“Kami melihat indikasi kuat penyimpangan anggaran. Jika selisih ini tidak bisa dijelaskan secara terbuka dan tertulis, maka ini bukan lagi evaluasi program, tapi dugaan tindak pidana,” tegasnya.
LP-KPK menyatakan sedang menyiapkan laporan resmi ke aparat penegak hukum dengan fokus pada:
* alur pencairan dana,
* bukti belanja bahan,
* dan kesesuaian nilai per porsi.
Anak-Anak Tak Pernah Tahu, Negara Wajib Tahu
Anak-anak penerima MBG tidak tahu:
* berapa anggaran per porsi,
* bagaimana uang dibelanjakan,
* siapa yang bertanggung jawab.
Justru karena itulah negara wajib tahu dan hadir.
Jika tidak, MBG berisiko berubah dari program pemenuhan gizi menjadi ladang kebocoran anggaran berkedok kepedulian.
Transparansi atau Investigasi Lanjutan
Redaksi Globaltoday menegaskan, laporan ini bukan untuk menjatuhkan program MBG, melainkan menyelamatkannya.
Tanpa transparansi:
* kepercayaan publik runtuh,
* anak-anak dirugikan,
* dan anggaran negara bocor perlahan.
