Globaltoday.id, Lumajang – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lumajang pada tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp.11,7 miliar lebih dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dana tersebut difokuskan pada tiga sektor utama, yakni pengadaan alat kesehatan, peningkatan layanan gizi masyarakat, serta pembiayaan jaminan kesehatan bagi warga tidak mampu.
Sekretaris Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Lumajang, Ester Pramedina, SKM., M.Kes., mengatakan kepada awak Globaltoday ( 16/9/2025 ), bahwa dana DBHCHT ini dimanfaatkan secara merata di seluruh kecamatan, dengan prioritas khusus pada desa-desa lokus stunting.
“Pelayanan gizi masyarakat digunakan untuk pemberian makanan tambahan di desa lokus stunting. Sedangkan untuk jaminan kesehatan masyarakat diarahkan pada peningkatan cakupan Universal Health Coverage (UHC), terutama warga kurang mampu,” ujarnya.
Melalui program tersebut, ribuan warga miskin kini bisa mengakses layanan kesehatan karena iuran BPJS ditanggung penuh pemerintah daerah. Selain itu, puskesmas juga mendapat dukungan kapitasi untuk memperkuat layanan kesehatan dasar.
Berdasarkan rincian anggaran, program jaminan kesehatan masyarakat menyerap Rp.7 miliar, sementara pelayanan gizi masyarakat mendapat Rp.1,75 miliar, dan pengadaan alat kesehatan serta penunjang medis dialokasikan Rp.2,95 miliar.
Ester menegaskan, pembagian anggaran tidak merata melainkan menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
“Anggaran disesuaikan dengan prioritas. Jadi mana yang paling mendesak, itu yang mendapat porsi lebih besar,” jelasnya.
Di sisi lain, warga penerima manfaat mengaku sangat terbantu dengan adanya DBHCHT ini. Siti Aminah (32), warga Desa Bades, mengungkapkan anak balitanya rutin mendapatkan tambahan gizi dari Posyandu.
“Alhamdulillah, anak saya sekarang lebih lahap makan. Berat badannya juga naik. Kalau tidak ada tambahan makanan ini, mungkin kami kesulitan karena harga bahan pokok mahal,” ujarnya dengan mata berbinar.
Hal senada disampaikan Sugeng (45), buruh tani asal Kecamatan Senduro, yang kini terdaftar sebagai peserta BPJS gratis.
“Dulu kalau sakit sering mikir biaya, sekarang lebih tenang. Tinggal bawa kartu BPJS ke puskesmas, langsung dilayani tanpa takut bayar mahal,” katanya.
Hingga September 2025, realisasi anggaran DBHCHT masih berjalan. Dinkes menargetkan pada akhir tahun nanti, seluruh program dapat terealisasi sesuai rencana, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. ( Dodik )
