GlobalToday.id – Lumajang, 13 Juni 2025 Rapat Paripurna II lanjutan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang kembali digelar pada Jumat (13/6), menandai fase penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Sidang yang dipimpin langsung oleh unsur pimpinan DPRD ini dihadiri secara lengkap oleh Bupati Lumajang Indah Amperawati, Wakil Bupati Yudha Aji Kusuma, para anggota DPRD, Sekda, Staf Ahli, kepala OPD, serta tokoh-tokoh dari unsur Forkopimda dan BUMD.
Agenda utama rapat adalah mendengarkan jawaban resmi Pemerintah Kabupaten Lumajang atas sejumlah catatan, saran, dan kritik dari fraksi-fraksi DPRD yang sebelumnya telah disampaikan dalam sidang Paripurna II awal pekan ini.
Apresiasi untuk Capaian Transparansi
Dalam sidang terdahulu , Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Pemkab Lumajang atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tujuh tahun berturut-turut. Capaian ini dinilai mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang semakin akuntabel, transparan, dan efisien.
> “Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menunjukkan kapasitas dan komitmen dalam mengelola keuangan publik secara terbuka dan hati-hati. Ini adalah prestasi yang patut diapresiasi,” ungkap juru bicara fraksi, Yusuf.
Bupati: “Masukan Dewan Adalah Koreksi yang Membangun”
Bupati Indah Amperawati dalam pidatonya menegaskan bahwa semua pandangan fraksi adalah bagian dari proses demokratis yang sangat penting dalam penyusunan dan evaluasi anggaran. Ia menyampaikan bahwa Pemkab akan menjadikan catatan tersebut sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Beberapa poin penting yang menjadi sorotan DPRD, seperti efektivitas serapan anggaran, pemerataan program berbasis kebutuhan rakyat, serta pembenahan sistem pengawasan belanja daerah, ditanggapi secara lugas oleh Bupati dan jajaran eksekutif.
Fokus pada Pertumbuhan, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Pemerintah menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Lumajang tahun 2024 mencapai 4,52 persen, mengalami sedikit koreksi dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, daerah tetap mampu menekan angka pengangguran dan meningkatkan kualitas pembangunan manusia secara signifikan.
Capaian lain yang disoroti adalah keberhasilan Pemkab dalam menurunkan angka kemiskinan, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
> “Kami fokus bukan hanya pada angka-angka, tetapi juga pada dampak nyatanya bagi masyarakat. Inilah arah pembangunan inklusif yang terus kami dorong,” ujar Wakil Bupati Yudha Aji Kusuma.
Menuju Tahapan Pembahasan Selanjutnya
Setelah tahapan jawaban eksekutif selesai, pembahasan Raperda akan dilanjutkan melalui forum Rapat Kerja Komisi. Beberapa fraksi menyampaikan bahwa jawaban dari pemerintah cukup memadai, namun tetap akan dikaji lebih mendalam dalam rapat teknis lanjutan.
Dinamika yang terbuka antara eksekutif dan legislatif diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang bukan hanya konstitusional, tetapi juga berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
( Dodik )
