Globaltoday.id, Lumajang, 24 April 2025 – Rencana Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mengadakan 198 unit sepeda motor Honda PCX senilai sekitar Rp.7 miliar menuai kritik tajam dari publik. Salah satu suara lantang datang dari tokoh masyarakat, Gus Fauzi, yang menyebut deretan pembenaran pengadaan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap akal sehat rakyat.
Lewat artikelnya berjudul *”Jangan Bungkam Akal Sehat Rakyat!”*, Gus Fauzi mematahkan satu per satu argumentasi yang digunakan untuk mendukung rencana tersebut. Menurutnya, alasan seperti “motor kades sudah tua”, “nilai buku nol”, bahkan “banyak yang hilang” justru membuka borok mentalitas birokrasi yang dangkal dan menyesatkan.
“Nilai buku nol bukan berarti nilai manfaatnya nol,” tulis Gus. Ia mencontohkan Kepala BNN Lumajang yang masih menggunakan mobil Innova tahun 2012. “Sudah 13 tahun, boros BBM, tapi tetap berfungsi. Karena yang menentukan fungsi bukan usia, tapi perawatan dan kebutuhan,” tegasnya.
Gus juga menyoroti soal motor dinas yang hilang. Baginya, itu bukan pembenaran untuk pengadaan baru, melainkan alarm kelalaian. “Harusnya diusut, bukan langsung diganti. Di dunia usaha, ini disebut kebangkrutan moral,” ujarnya.
Ia pun mengkritisi argumen bahwa “pengadaan seperti ini sudah biasa.” Bagi Gus, kebiasaan yang salah tidak boleh dijadikan norma. “KKN juga dulu biasa, tapi sekarang kita lawan. Kenapa yang ini malah dibela?”
Salah satu poin paling keras adalah saat Gus menyinggung logika medsos. “Kalau alasannya supaya kepala desa tampil keren di medsos, berarti kita sedang diajari bahwa pencitraan lebih penting dari pelayanan. Ini berbahaya.”
Gus Fauzi menutup pernyataannya dengan ajakan agar pemerintah lebih bijak dalam memprioritaskan anggaran. “Kita tidak anti pada kepala desa. Tapi kita anti pemborosan. Yang rakyat butuhkan itu jalan yang tidak berlubang, bukan konvoi motor mewah di tengah derita.”
Sejumlah warga net juga ikut bersuara, mengunggah foto-foto jalan rusak di desa mereka dengan tagar #AkalSehatRakyat dan #PrioritasRakyat. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Pemkab Lumajang belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kritik publik yang makin meluas. ( Dodik )
