Globaltoday.id, Jakarta – Ketua DPR Puan Maharani menyoroti karut marut sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menyusul ditemukannya manipulasi data kependudukan untuk memanfaatkan jalur afirmasi.
Ia meminta pemerintah melakukan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan guna mengurangi potensi kecurangan pada sistem zonasi.
“Jika dilihat dari satu sisi, kejadian manipulasi data kependudukan ini terjadi akibat jumlah sekolah tidak berbanding lurus dengan jumlah calon peserta didik,” ujar Puan dalam keterangannya, Sabtu (15/7).
Puan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengevaluasi sistem zonasi. Sementara soal jalur afirmasi, Puan meminta melakukan pengawasan ketat.
“Kita miris sekali dengan ditemukannya banyak manipulasi data kependudukan demi anaknya bisa diterima di sekolah pilihannya. Apalagi sampai ada anak dari keluarga berada membuat surat keterangan tidak mampu untuk mencurangi sistem penerimaan peserta didik,” kata Puan.
Puan menilai ada yang salah dengan sistem PPDB saat ini. Ia mengingatkan sistem zonasi bertujuan untuk mengatasi ketimpangan, terutama kastanisasi di dunia pendidikan.
Kastanisasi yang dimaksud adalah pengkategorian sekolah unggulan atau favorit dengan sekolah non-unggulan. Sekolah unggulan biasanya berisikan siswa-siswa berprestasi. Sementara sekolah non-unggulan lebih banyak diisi siswa yang memiliki kemampuan rata-rata.
“Akibatnya, banyak orang tua yang ‘menghalalkan’ segala cara supaya anaknya bisa masuk ke sekolah negeri. Baik dengan pungli, mencurangi sistem, dan melakukan manipulasi,” politikus PDIP itu menegasksan.
Beberapa daerah mengalami sejumlah masalah dalam PPDB. Di Garut dan Kota Bogor, Jawa Barat, terjadi kasus pungli. Di Kota Bogor ditemukan sekitar 300 aduan indikasi manipulasi PPDB, terkait zonasi dan jalur afirmasi.
Disdik Bogor bahkan mencoret 208 siswa yang disinyalir curang dalam proses jalur zonasi untuk jenjang SMP.
Ada juga temuan siswa mampu memanipulasi data agar mendapat kuota lewat jalur afirmasi, yang diperuntukan bagi siswa dari keluarga ekonomi kurang mampu dan penyandang disabilitas. ***
